Mediakitakini.online|-Pematangsiantar, Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar yang terdiri dari GMKI, GMNI, dan HMI menggelar nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi, kebebasan sipil, dan situasi sosial masyarakat saat ini, Kamis (7/5/2026).
Acara dilaksanakan pada 6 Mei 2026 di Sekretariat GMNI Pematangsiantar. Diskusi dipantik oleh Pdt. Drs. Mardison Simanjorang, STh, M.Hum, dengan tanggapan dari Ketua GMKI, GMNI, dan HMI. Kegiatan ini terbuka untuk mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum sebagai wadah membangun kesadaran kritis di tengah dinamika kebangsaan yang dinilai semakin memprihatinkan.
Soroti Kondisi Papua dan Ketimpangan Kekuasaan
Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun Yova Ivo Cordiaz Purba mengatakan film Pesta Babi dipilih karena mampu menggambarkan ketimpangan kekuasaan, pembungkaman suara rakyat, serta persoalan kemanusiaan yang relevan dengan realitas hari ini, khususnya di Tanah Papua.
> “Film ini menggambarkan situasi masyarakat Papua hari ini, mulai dari intimidasi, eksploitasi sumber daya alam, perampasan ruang hidup masyarakat adat, hingga berbagai bentuk kekerasan yang kerap dibenarkan atas nama pembangunan dan stabilitas nasional,” ujar Yova.
Ia menekankan pentingnya merawat ruang diskusi agar demokrasi tidak kehilangan arah.
> “Demokrasi tidak hanya berbicara soal pemilu dan kekuasaan, tetapi juga menyangkut keberanian masyarakat dalam menyampaikan kritik, memperjuangkan keadilan, dan membela hak-hak rakyat,” katanya.
Kritik terhadap Kebijakan Pembangunan di Papua
Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Raja Doli Lubis menilai pemerintah pusat belum mampu menghadirkan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Papua.
> “Yang terjadi justru eksploitasi hutan, pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan pendekatan represif yang memperlihatkan wajah kolonialisme modern negara terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Raja Doli.
Ia juga menyoroti proyek pembangunan dan Proyek Strategis Nasional yang dianggap tidak memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat adat Papua. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus berpijak pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
> “Faktanya hari ini, banyak kebijakan yang justru menjauh dari semangat konstitusi. Kekayaan alam Papua terus diambil, tetapi masyarakatnya masih hidup dalam ketimpangan dan ketidakadilan,” ujarnya.
GMNI: Papua Menghadapi Neokolonialisme Modern
Ketua Terpilih DPC GMNI Pematangsiantar Nicho Gurning menyatakan situasi di Papua merupakan manifestasi nyata neokolonialisme yang mengoyak tubuh Proklamasi.
> “Sistem penghisapan itu bekerja secara legal di Bumi Papua, memanipulasi konflik demi menguras kekayaan alam di balik selimut isu kemanusiaan dan politik pecah belah,” kata Nicho.
GMNI Pematangsiantar menegaskan bahwa solusi bagi rakyat Papua adalah implementasi Trisakti.
> “Penyelesaian masalah Papua harus bersih dari dikte dan intervensi asing. Kedaulatan politik harus dikembalikan ke tangan rakyat Papua dalam bingkai persatuan nasional yang setara,” jelasnya.
Nicho juga menolak eksploitasi SDA Papua yang hanya memperkaya korporasi multinasional.
> “Papua harus berdikari. Kekayaan Cenderawasih harus dikelola oleh tangan-tangan anak bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua, bukan menjadi upeti bagi kekuatan kapitalisme internasional,” tutupnya.
Membangun Kesadaran Kolektif
Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar berharap kegiatan ini menjadi langkah kecil dalam membangun kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran dan keberpihakan terhadap masyarakat yang tertindas.
> “Demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang berani berpikir, bersuara, dan bergerak bersama menjaga nilai-nilai keadilan,” ujar perwakilan Kelompok Cipayung.
Diskusi yang berlangsung setelah pemutaran film menghadirkan berbagai pandangan peserta mengenai kondisi demokrasi, kebebasan berekspresi, dan tantangan gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil ke depan. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa ruang intelektual dan diskursus kritis masih sangat dibutuhkan.(Red/R).
