Mediakitakini.online|-Medan– Amarah mahasiswa pecah. Gerakan Cipayung Plus Sumatera Utara “menggempur” Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut, Selasa 2/6/2026. Pagar kantor dirobohkan, ban dibakar. Massa menuntut GM PLN UID Sumut mundur buntut gagalnya pelayanan listrik dan dugaan korupsi.
Aksi yang diikuti GMNI, GMKI, IMM, dan KAMMI Sumut itu berujung ricuh. Massa kecewa karena General Manager PLN UID Sumut tak kunjung menemui mereka. Aliansi menuding pimpinan PLN bersembunyi di balik agenda pertandingan AFF.
Pagar Dirobohkan, Ban Dibakar
Ketua KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe menyebut aksi berlangsung panas. Kekecewaan memuncak karena PLN dinilai bungkam soal penyebab blackout Sumatera yang melumpuhkan ekonomi dan UMKM.
“Kami merasa jijik melihat pimpinan PLN UID Sumut yang seakan-akan menggunakan perhelatan penting seperti AFF hanya sebagai tameng untuk berlindung dari pertanggungjawaban,” tegas Irham, Rabu 3/6/2026).
Massa menilai PLN reaktif, tidak siap antisipasi krisis energi. Sistem interkoneksi Sumatera disebut rapuh karena minim jaringan cadangan.
*Bidik Dugaan Korupsi SPKLU & Konsultan Rp13,5 M*
Tak hanya soal listrik padam, aliansi menyeret isu dugaan korupsi. Mereka menyoroti praktik “pecah paket” proyek Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Sumut yang disebut sudah masuk penyelidikan aparat.
Massa juga menyinggung penggelembungan anggaran jasa konsultan hukum PLN Pusat senilai Rp13,5 miliar. “Jangan biarkan kekayaan alam Sumatera dikeruk, sementara rakyat meraba-raba dalam gelap karena uangnya dirampok koruptor,” seru massa.
4 Tuntutan Keras ke Negara
Empat pimpinan Cipayung Plus Sumut, Irham Saddani Rambe, Rahmat Taufiq Pardede, Chrisye Sitorus, dan Armando Sitompul, menyampaikan tuntutan:
1. Presiden RI copot Dirut PLN Darmawan Prasodjo, dinilai gagal jaga ketahanan energi nasional
2. Kompensasi penuh pelanggan terdampak blackout, potongan tarif listrik 100%
3. GM PLN UID Sumut mundur, gagal jawab hak konsumen Sumut
4. Terapkan Micro-Grid/Island Mode untuk kemandirian energi daerah
Di bidang hukum, massa desak Polda Sumut & Kejati DKI Jakarta usut tuntas korupsi SPKLU dan konsultan. DPRD Sumut diminta bentuk tim independen audit infrastruktur transmisi 275 kV Sumatera.
“Ini desakan agar PLN dan pemerintah serius jamin keandalan listrik dan transparan kelola sektor ketenagalistrikan,” tutup Irham.
Hingga berita ini naik, pihak PLN UID Sumut belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuntutan massa dan dugaan korupsi yang disorot.(Red/R).
