Mediakitakini.online|-Tebing Tinggi – Perkumpulan Mahasiswa Hukum Sumatera (PMHS) menyoroti informasi yang beredar mengenai seorang tahanan di Polres Tebing Tinggi yang diduga sempat melarikan diri setelah sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian. Organisasi tersebut meminta agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ketua Perkumpulan Mahasiswa Hukum Sumatera, Arga, menyampaikan bahwa masyarakat dikejutkan dengan kabar seorang terduga pelaku yang baru diamankan pada malam hari, namun keesokan paginya diduga telah terlihat berada di Lingkungan I, Kelurahan Mandailing, Kota Tebing Tinggi. Informasi tersebut memunculkan keresahan dan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai proses pengamanan yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Jika informasi tersebut benar, tentu publik berhak memperoleh penjelasan resmi. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar tidak muncul spekulasi yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi kepolisian,” ujar Arga.
PMHS menyatakan bahwa hingga saat pernyataan ini disampaikan, masyarakat masih menunggu keterangan resmi dari Polres Tebing Tinggi terkait kronologi kejadian, status hukum tahanan tersebut, serta penjelasan apakah benar yang bersangkutan sempat melarikan diri atau terdapat kondisi lain yang menyebabkan tahanan tidak lagi berada dalam pengamanan aparat.
Menurut PMHS, tidak lama setelah informasi dugaan kaburnya tahanan tersebut beredar, muncul kabar bahwa yang bersangkutan telah berhasil diamankan kembali oleh pihak kepolisian. Meski demikian, Arga menegaskan bahwa tertangkapnya kembali tahanan tersebut tidak serta-merta mengakhiri persoalan yang terjadi.
“Persoalan utamanya bukan hanya tahanan berhasil ditangkap kembali. Yang perlu dijelaskan kepada publik adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah evaluasi apa yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
PMHS menilai bahwa peristiwa tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian apabila tidak disertai dengan penjelasan yang terbuka dan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak yang berwenang.
Oleh karena itu, PMHS mendesak Kapolres Tebing Tinggi untuk memberikan keterangan resmi kepada masyarakat mengenai kronologi kejadian, melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme pengamanan tahanan, serta memastikan adanya pertanggungjawaban apabila ditemukan adanya kelalaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap institusi kepolisian dapat menjaga profesionalisme dan akuntabilitas. Transparansi dalam menangani persoalan ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga,” tutup Arga.(Red/R).
